Beranda > Tanya-Jawab > Menempuh 90 Km Biar Bisa Nikah Tanpa Wali Ayah Kandung

Menempuh 90 Km Biar Bisa Nikah Tanpa Wali Ayah Kandung

Ass. wr. wb.

Saya telah berhubungan dengan pacar saya selama 5 bulan tetapi kami hanya bertemu beberapa kali saja, karena beliau harus kembali ke kota asal. Pada pertemuan kedua, kami memutuskan untuk menikah. Orang tua saya kurang setuju apabila saya berpacaran dengan beliau karena mereka memandang status pendidikan dan ras, sehingga kami tidak berani untuk mengutarakan maksud kami tersebut.

Sedangkan kami sudah mantap untuk menikah, karena kami takut akan dosa apabila kami terus berpacaran. Kami memutuskan menikah tanpa restu orang tua. Pada saat itu, ada orang yang mau menolong kami, dan bersedia untuk mencarikan penghulu, tapi dengan syarat apabila ditanya katakan pada penghulu bahwa kami bangun nikah.

Kami kurang setuju karena kami tidak mau berbohong, waktu akad nikah, kami berkata jujur, penghulu tidak mau menikahkan kami kecuali pernikahan dilangsungkan ke luar kota dengan menempuh jarak 90 km. Akhirnya kami menikah dengan menempuh jarak 90 km terlebih dahulu dan menggunakan wali muhakam. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah saya telah berdosa terhadap kedua orang tua saya?

2. Apakah pernilkahan saya telah syah di mata agama?

3. Jika pada akad nikah pertama saya mengatakan bangun nikah, apakah pernikahan tersebut syah?

terima kasih.

Ass wr.wb

Titis
Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syariah Islam tidak mengenal istilah bangun nikah, apalagi menikah dengan jarak minimal 90 km.

Yang dikenal dalam syariah hanyalah bahwa nikah itu memutlakkan adanya wali yang sah. Bukan wali pura-pura atau wali hakam atau apa pun namanya. Selama wali itu bukan ayah kandung, apa pun nama nikahnya, tetap saja hukumnya zina.

Pihak-pihak yang bermain-main dengan masalah ini, meski seorang yang dipandang sebagai ustadz, kiyai, tokoh agama dan sebagainya, tetap akan terkena dosa besar, yaitu menghalalkan zina. Padahal zina itu haram hukumnya, dosa besar dan diancam azab yang sangat pedih di neraka. Kalau sampai orang-orang itu memboehkan ada wanita menikah tanpa wali ayah kandungnya, maka bersiaplah disiksa di neraka, lantaran menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Naudzu billahi min zalik.

Kedudukan ayah kandung sebagai wali sangat mutlak, tidak tergantikan oleh siapa pun juga, termasuk oleh hakim. Kecuali dengan kondisi berikut:
Ayah kandung secara sah mewakilkannya kepada orang lain. Dalam hal ini, siapa pun bisa menjadi wali asalkan memenuhi syarat sebagai wali.
Ayah kandung gugur jadi wali, misalnya lantaran kafir atau hilang akal atau meninggal. Dalam kondisi ini, maka wali yang berada pada urutan berikutnya menggantikan posisinya.

Sedangkan hakim hanya boleh jadi wali manakala seorang wanita tidak punya satu pun orang yang memenuhi syarat menjadi walinya. Dan hakim ini bukan ditemukan di pinggir jalan, tetapi kedudukannya adalah representasi dari pemerintah yang sah. Tanpa ada kewenangan dari pemimpin negara, tidak seorang pun berhak menjadi hakim dalam sebuah pernikahan.

Seseorang yang mengangkat dirinya begitu saja menjadi hakim lalu menikahkan pasangan suami isteri, akan ikut disiksa di neraka, karena dia telah menghalalkan zina.

Dan pasangan-pasangan yang menikah dengan cara demikian, hanya punya satu dari dua kemungkinan.

Pertama, suami harus segera menemui ayah kandung isteri untuk minta dinikahkan ulang. Dan hal itu hanya butuh 1 menit saja, yang penting ada ada dua saksi. Lau ayah kandung isteri berkata, “Kamu saya nikahkan dengan anak saya.” Dan suami menjawab, “Saya terima.” Cukup dan nikah itu sah. Kalau ayah kandung tidak mau melakukannya sendiri, minimal beliau mau mengizinkan atau mewakilkannya kepada orang lain.

Kedua, pisah sesegera mungkin tanpa cerai, sebab pernikahan tidak pernah terjadi di dalam hukum Islam. Sehingga pada dasarnya pasangan itu adalah dua makhluk lain jenis dan bukan mahram (ajnabi). Haram untuk berduaan, terlihat sebagian aurat, apalagi sampai melakukan hubungan suami isteri. Keduanya harus dipisahkan sesegera mungkin, karena pada hakikatnya zina.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.

About these ads
Kategori:Tanya-Jawab Tag:,
  1. Januari 9, 2008 pukul 7:47 am

    Assalammualaikum wr.wb…
    Afwan,actually saya sangat terhentak dengan jawaban atas pertanyaan tentang nikah tanpa wali ayah.
    Bukan karena saya jg mengalaminya tapi karena hal tsb terjadi pd seseorang yg sangat dekat dengan saya.
    Saya belum bisa langsung menelan jawaban atas pertanyaan tsb mentah2.Oleh karena itu,saya sangat berharap sekali tolong berikan penjelasan berupa dalil yg kuat atas jawaban yang telah anda(Ahmad Sarwat,Lc)kemukakah!
    Matur Thank Uu..
    n
    Wassalammualaikum wr.wb…^_^

  2. eva
    Maret 10, 2008 pukul 6:14 am

    jadi gimana donks…….., kalau si ayah ngotot ga mau nikahin.., sampai kapanpun si ayah ini ga mau nikahin.., kalau ga nikah… yah zinah terus juga khan?……….. mohon pencerahannya…, karena yang saya tahu islam tidak pernah menyulitkah umatnya…

  3. Azmi Yudianto
    Maret 10, 2008 pukul 4:07 pm

    so pasti bro!
    kalo memang bapak gak mau nikahin.. yo mending cari pak ustadz.. biar jadi walinya… . Lebih baik segera menikah daripada kebelet… teyus… jadi… deh…!!!
    marriage before accident!
    Beware!

  4. ririt
    Maret 25, 2008 pukul 6:43 am

    kalo kasus yang saya alami, ayah kandung skr dalam kondisi sakit dan tidak sadar. Sedangkan Ibu tidak setuju dengan calon suami pilihan saya. Apakah pernikahan saya sah seandainya adik dari Ayah saya menyetujui pernikahan saya?

  5. Echa
    Agustus 15, 2011 pukul 6:03 pm

    T: Apakah salah perempuan lari dari rumah kejar pacarnya karna tidak direstui keluarga perempuan
    J: SALAH. karena hukum pacaran adalah HARAM.

  6. adenia
    September 22, 2011 pukul 12:49 pm

    T: gmn klo dalam keadaan si wanita sudah mengandund ??? ap masih haram jg menikah tanpa wali!!!!!
    J: Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Wanita tersebut boleh dinikahi setelah melahirkan.

  7. tya
    Desember 15, 2011 pukul 9:22 pm

    T: lalu bagaimana dengan hukum kawin kontrak???berikan penjelasanny,ookkkk
    J: HARAM.

  8. aldiansyah
    Agustus 8, 2012 pukul 3:22 pm

    friend tlng ksh solusi,sya sma pcr sya gk d rstuin sma ortu,sya mmtskan utk nikah tpi tnpa wali kndng,tpi bkan nkah siri

  9. Januari 2, 2013 pukul 4:10 pm

    para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

    a. Jumhur ulama, Imam Syafi’I dan Imam Malik

    Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

    Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih , sehingga tidak dapat memperoleh tujuan –tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

    b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi)

    Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada wanita (janda) diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya.

    Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannnya, maka wali mempunyai hak I’tiradh (mencegah perkawinan).

  10. Januari 2, 2013 pukul 4:12 pm

    Daftar Pustaka uraian tsb adalah.
    [1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 1007

    [2] Abdurrahman Al Jaziri, Al- Fiqh ‘ala Mazaahib Al- Arba’ah, Beirut : Daar Al- Fikr, Juz 4, hal. 29

    [3] Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, jilid. 2, hal.82

    [4] Sayyid Sabiq, Fiqhus sunnah, Beirut : Dar al Fikr, 1968, Juz VI, hal.261

    [5] M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hal. 55

    [6] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,1999, cet. Ke-2, hal. 25

    [7] Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 64

  11. Syaeful
    Juli 29, 2013 pukul 4:19 am

    Syaikh an Nabhani menyebutkan dalam kitab beliau An Nizhom al Ijtima’iy fi al Islam: “nikah tidak dipandang absah menurut syariat melainkan disertai dengan wali, karena seorang wanita itu tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri, dan tidak dapat pula mengawinkan orang lain. Selain ia pun tidka dapat menjadi wakil, karena walinyalah yang menjadi wakil dalam pernikahannya. Jika ia melakukan hal ersebut maka pernikahannya tidak sah”. (an Nabhani, Nizhom al Ijtima’iy fi al Islam, hal 167)

    Rasulullah saw bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

    Dari Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.” (HR. Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

    Dalam hadits lain masih dari Aisyah r.a: Rasulullah saw bersabda: “Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa mendapat izin dari walinya, maka pernikahannya adalah batil; pernikahannya adalah batil; pernikahannya adalah batil.” (HR. Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

    Dari hadits-hadits diatas dapat dengan jelas kita pahami bahwa tidak sah pernikahan wanita tanpa ada wali yang menikahkannya. Dalam hal ini bukan berarti bahwa pernikahan anak perempuan ditentukan oleh walinya. Karena ada larangan bagi wali yang menghalangi anak perempuannya menikah (lihat Qur’an surah al Baqarah 232). Seorang wali tidak boleh menerima pinangan siapapun tanpa persetujuan dari anak prempuannya. Rasulullah saw bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya” (HR. Al Jama’ah kecuali al bukhari, lihat Nayl al Awthar, al Syawkani VI: 233).

    Imam asy-Syafi’i rahimahullaah berkata, “Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka tidak ada nikah baginya (tidak sah). Karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Maka nikahnya bathil (tidak sah).” [Al-Umm (VI/35)].

    Wali bagi wanita.

    Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. [Al-Mughni (IX/129-134), cet. Darul Hadits]

    Ibnu Baththal rahimahullaah berkata, “Mereka (para ulama) ikhtilaf (berbeda pendapat) tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi’i, dan selainnya berkata, “Wali dalam pernikahan adalah ‘ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali.” [Fat-hul Baari (IX/187)]

    Bagaimana jika wali tidak mau menikahkan?

    Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar’i atau tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kriten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim) (Lihat HSA Alhamdani, Risalah Nikah, hal. 90-91).

    Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah alias batil, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Sehingga perempuan tersebut sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Sabda Rasulullah SAW,”Tidak [sah] nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad; Subulus Salam, III/117).

    Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali ‘adhol. Makna ‘adhol, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya padahal perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Ijtima’i fi Al-Islam, hal. 116). Firman Allah SWT :

    “…maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (TQS Al-Baqarah : 232)

    Kebolehan wali hakim

    Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi alasan yang tidak syar’i, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada wali hakim (Imam Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, II/37; Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, IV/33). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,”…jika mereka [wali] berselisih/bertengkar [tidak mau menikahkan], maka penguasa (as-sulthan) adalah wali bagi orang [perempuan] yang tidak punya wali.” (Arab : …fa in isytajaruu fa as-sulthaanu waliyyu man laa waliyya lahaa) (HR. Al-Arba’ah, kecuali An-Nasa`i. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu ‘Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, Subulus Salam, III/118).

    Yang dimaksud dengan wali hakim, adalah wali dari penguasa, yang dalam hadits di atas disebut dengan as-sulthan. Imam Ash-Shan’ani dalam kitabnya Subulus Salam II/118 menjelaskan, bahwa pengertian as-sulthan dalam hadits tersebut, adalah orang yang memegang kekuasaan (penguasa), baik ia zalim atau adil (Arab : man ilayhi al-amru, jaa`iran kaana aw ‘aadilan). Jadi, pengertian as-sulthaan di sini dipahami dalam pengertiannya secara umum, yaitu wali dari setiap penguasa, baik penguasa itu zalim atau adil. (Bukan hanya dari penguasa yang adil). Maka dari itu, penguasa saat ini walaupun zalim, karena tidak menjalankan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah tetap sah menjadi wali hakim, selama tetap menjalankan hukum-hukum syara’ dalam urusan pernikahan.

    Untuk mendapatkan wali hakim, maka bisa datang ke Kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini karena di Indonesia sejak 14 Januari 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1952, wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang dilaksanakan oleh para Naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedang untuk luar Jawa dan Madura, diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1952 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952 (Lihat HSA Alhamdani, Risalah Nikah, hal. 91).

    Kesimpulan dari pembahasan ini dan jawaban bagi pertanyaan diatas adalah,

    Seorang wanita tidak sah pernikahannya tanpa adanya wali yang menikahkannya.
    Wali bagi perempuan adalah kerabat terdekatnya sebagaimanan telah dijelaskan di atas.
    Jika semua nya tidak ada karena meninggal atau telah fasiq atau kafir maka hak perwalian nikah adalah kepada wali hakim.
    Selain wali yang disebutkan diatas maka tidak ada lagi wali bagi wanita. Jika ia tetap menikah maka pernikahannya batil, tidak sah. Persoalan teman saudari itu disamakan dengan menikah tanpa wali ini, karena orangtua wanitanya tidak terkategori fasiq atau kafir serta wali hakim masih ada, sehingga menikahnya mereka atas wali bapak kosnya tidak sah. Pernikahan tersebut harus diulang dengan dinikahkan oleh walinya. Demikianlah pemahaman kami dalam persoalan ini. Wallahu’alam.

  12. ichsan v g
    November 19, 2013 pukul 12:48 pm

    brenti saja nich ustaz ksih2 jawaban,,,
    ko jawabannya ga ada dasar sama dalil2nya,,
    ini jawaban ga memuaskan…
    cari aja ustaz lain yg bisa bikin org ngerti..

  13. Bukan wahabieee
    Januari 10, 2014 pukul 7:52 pm

    Gokil…. Menurut yang ane tau mnrut Abi hanifah blh broooo

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: